Pemberontakan PKI Madiun yang terjadi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada tahun 1948, menciptakan babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Dipimpin oleh Musso Munowar, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia yang pernah belajar di Uni Soviet untuk memahami ideologi Komunis, pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan Republik Soviet Indonesia. Selain Musso, pemberontakan ini juga melibatkan tokoh nasional, mantan perdana menteri Amir Syarifuddin.
Latar Belakang Dramatis Pemberontakan PKI Madiun
Perjanjian Renville, yang diharapkan akan mengakhiri ketegangan antara Indonesia dan Belanda, ternyata mengecewakan banyak pihak di Indonesia. Wilayah Indonesia yang awalnya meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura, seperti yang diatur dalam Perjanjian Linggarjati, justru semakin menyusut setelah perjanjian Renville. Wilayah ini semakin terkikis oleh garis van Mook. Pada 17 Januari 1948, ribuan pasukan TNI dari divisi Siliwangi terpaksa meninggalkan daerah tersebut, meninggalkan perasaan kecewa yang mendalam.
Perjanjian Renville ternyata lebih menguntungkan Belanda secara politik dan ekonomi. Wilayah kekuasaan Belanda menjadi lebih luas, sementara sumber daya ekonomi semakin mudah diakses. Amir Syarifuddin, yang memimpin perundingan Renville, mendapat tekanan hebat dan akhirnya dijatuhkan mosi tidak percaya pada 23 Januari 1948. Akibatnya, Amir Syarifuddin turun dari jabatannya sebagai perdana menteri dan digantikan oleh Moh. Hatta.
Amir Syarifuddin yang turun dari jabatannya menjadi oposisi terhadap kabinet Hatta dan mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR), sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai partai dan organisasi, termasuk PKI. Ketegangan antara kabinet Hatta dan Amir dimulai ketika kabinet Hatta mengusulkan program Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera). Salah satu target utama Rera adalah merampingkan jumlah tentara menjadi hanya 90.000, mengurangi jumlah tentara dari sebelumnya berjumlah 463.000. Akibatnya, banyak tentara yang sebagian besar merupakan anggota PKI kehilangan pekerjaan, dan mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan program ini.
Tentara yang menganggur dan kecewa memilih bergabung dengan FDR karena merasa organisasi ini membela nasib mereka. Kesempatan ini digunakan oleh FDR untuk mengkritik kabinet Hatta dan program Rasionalisasi. Kritikan terhadap program tersebut semakin nyaring, dan ribuan prajurit merasa kecewa.
Munculnya Musso dan Berdirinya Republik Soviet Indonesia pada Pemberontakan PKI Madiun
Pada 10 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia. Musso adalah tokoh PKI yang sebelumnya pernah mencoba memberontak terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1926. Pemberontakan PKI tahun 1926 sebenarnya lebih tepat disebut perjuangan, karena pihak yang dilawan adalah kolonial Belanda. Tetapi bentuk perjuangan PKI pada tahun itu dianggap melenceng dengan perjuangan berbagai organisasi pergerakan pada masa itu.
Pemberontakan PKI tahun 1926 gagal, Muso melarikan diri ke Uni Soviet. Setelah sekian tahun menimba ilmu di Uni Soviet dan membangun jaringan komunis internasional, Muso akhirnya pulang. Kedatangan Musso disambut baik oleh Amir Syarifuddin, dan keduanya bersama-sama membentuk organisasi Politbiro pada tanggal 1 September 1948. Musso memimpin organisasi ini, sementara Amir Syarifuddin menjabat sebagai sekretaris pertahanan, dan tokoh-tokoh lain seperti DN. Aidit, Lukman, dan Nyoto juga terlibat.
Proses Pemberontakan PKI Madiun yang Memanas
Situasi politik di Indonesia semakin memanas dengan adanya pemogokan buruh yang diorganisir oleh PKI. Anggota serikat buruh, pemuda, dan rakyat dihasut untuk menentang pemerintah yang sah. Kekacauan dimulai di kota Solo, di mana konflik antara tentara dan kelompok bersenjata yang dikuasai oleh FDR terjadi pada 13-16 September 1948. Salah satu tokoh yang menentang FDR, dr. Muwardi, diculik dan ditemukan tewas. Hal ini semakin meningkatkan ketegangan dalam situasi tersebut. Pemerintah kemudian mengumumkan kondisi darurat.
Pada 19 September 1948, FDR bersama PKI di bawah Musso dan Amir Syarifuddin mengumumkan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia. Mereka mengerahkan ribuan anggota TNI yang mendukung komunis, yang sebelumnya menjadi korban program rasionalisasi kabinet Hatta. Mereka menduduki Madiun dan menghadapi tokoh-tokoh setempat yang tidak mendukung PKI.
Tindakan ini direspons oleh Soekarno Hatta dengan melakukan siaran. Soekarno dan Hatta menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk memiilih antara mendukung FDR dan PKI yang hendak mendirikan negara Republik Soviet Indonesia, atau akan mendukung Soekarno dan Bung Hatta yang tetap setia dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Mayoritas rakyat Indonesia masih mempercayai konsep negara kesatuan Republik Indonesia yang diusung Soekarno Hatta dan tokoh nasional lainnya.
Penumpasan Pemberontakan PKI Madiun
Ketika itu, Jenderal Sudirman sedang sakit parah, sehingga komando diserahkan kepada Kolonel AH. Nasution, yang menjabat sebagai Panglima Markas Besar Komando Jawa. Nasution segera menggerakkan divisi cadangan pasukan Siliwangi dan pasukan lain di Jawa Timur untuk menumpas pemberontakan.
Dalam waktu satu hari saja, TNI berhasil menggagalkan upaya PKI/FDR. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, yang memimpin divisi Siliwangi, pada 30 September 1948, PKI berhasil ditumpas. Kota Madiun dan sekitarnya dibebaskan dari para pemberontak. Musso akhirnya tertembak mati dalam pelariannya pada 31 Oktober 1948 di Samandang, Ponorogo, Jawa Timur. Amir Syarifuddin ditangkap dan dieksekusi mati di Purwodadi pada tanggal 29 November 1948.
Pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah salah satu babak penting dalam sejarah Indonesia yang mengilustrasikan ketegangan politik dan ideologis yang melanda negara ini pada masa itu. Peristiwa ini juga menunjukkan bagaimana konflik internal dan eksternal dapat memengaruhi jalannya sejarah sebuah bangsa.
