Perkembangan Kondisi Perekonomian Indonesia Tahun 1966-1969
Kondisi ekonomi bangsa Indonesia mengalami permasalahan jauh sebelum terjadinya peristiwa G30S 1965. Pada tahun-tahun sebelum G30S 1965 terjadi, perekonomian Indonesia sudah dibebani dengan inflasi yang tinggi hingga lebih dari 250%.[1] Selain inflasi perekonomian, Indonesia juga mengalami defisit anggaran belanja negara. Kondisi ini diperparah oleh sikap pemerintahan Soekarno yang lebih mendahulukan kepentingan politik di atas kepentingan ekonomi.[2]
Tahun 1963 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan Deklarasi Ekonomi (Dekon).[3] Dalam Deklarasi Ekonomi disebutkan langkah langkah pemerintah dalam upaya mengendalikan perekonomian. Langkah-langkah tersebut diantaranya penggalakan unsur swasta dan koperasi dalam perekonomian, peningkatan produksi hasil alam, hingga perbaikan nasib pegawai pemerintahan.[4] Deklarasi Ekonomi tahun 1963 mulanya berhasil menurunkan inflasi dan defisit anggaran negara. Perekonomian yang terkendali kembali kacau sejak dimulainya konfrontasi dengan Malaysia.[5]
Kondisi perekonomian nasional yang tidak stabil kian diperparah dengan peristiwa G30S 1965. Peristiwa G30S menyebabkan situasi politik semakin tidak kondusif. Suasana politik yang tidak kondusif berakibat buruk bagi usaha perbaikan kondisi perekonomian yang sudah berjalan tahun-tahun sebelumnya. Pada tanggal 23 November 1965 pemerintah di bawah komando menteri Chaerul Saleh mengambil keputusan menaikkan harga barang dan jasa yang dikuasai pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi inflasi. Salah satu diantaranya, harga bahan bakar bensin naik dari Rp. 4 menjadi Rp. 250 per liter.[6]
Untuk mengendalikan kondisi perekonomian, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan sebutan Tindakan Moneter II.[7] Tindakan Moneter II merupakan kebijakan pemerintah di bidang moneter yang dikeluarkan tanggal 13 Desember 1965. Isi kebijakan ini adalah penurunan nilai mata uang rupiah dari Rp 1.000 (uang lama) menjadi Rp. 1 (uang baru) disertai pajak penukaran sebesar 10%. Langkah ini tidak berpengaruh terhadap kondisi perekonomian karena laju inflasi terus meningkat.
Tanggal 3 Januari 1966 pemerintah lewat Menteri Negara Minyak dan Gas Bumi Ibnu Sutowo mengumumkan kembali kenaikan harga bahan bakar. Harga bahan bakar bensin naik menjadi Rp. 1000 per liter. Tarif angkutan umum dari Rp. 200 menjadi Rp. 1000. Biaya jasa pelayanan pos dan jasa telekomunikasi juga mengalami kenaikan. Hal ini memicu kenaikan berbagai harga komoditas yang lain termasuk harga sembako dan kebutuhan pokok lainnya.[8] Kenaikan harga bahan bakar dan komoditas bahan pokok lainnya kian menyengsarakan rakyat.
Bermula dari kondisi ekonomi yang kacau di bulan Januari 1966 inilah aksi demonstrasi mahasiswa dimulai. Kondisi perekonomian yang terus menurun kian mendesak mahasiswa untuk bergerak, demi rakyat. Sepanjang bulan Januari hingga Maret, aksi demonstrasi terus terjadi. Puncaknya, aksi demonstrasi membuat kondisi keamanan di ibukota semakin tidak kondusif. Pasca terbunuhnya beberapa aktivis mahasiswa, aksi demonstrasi semakin anarkis. Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengamankan situasi di Jakarta.
Tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno memberi mandat kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mengamankan situasi sosial politik dan ekonomi negara. Mandat ini disampaikan melalui surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret. Langkah yang diambil diantaranya melakukan pembubaran PKI disertai pelarangan terhadap ideologi komunis di seluruh wilayah Indonesia pada 12 Maret 1966.[9] Tanggal 25 Juli 1966 kabinet Dwikora dibubarkan dan kabinet ampera dibentuk. Soeharto ditunjuk untuk mempersiapkan susunan kabinet baru.[10]
Soeharto bersama Adam Malik dan Sultan Hamengkubowo IX menjadi tokoh sentral dalam kabinet. Soeharto bertanggung jawab pada masalah keamanan dan politik, Adam Malik bertanggung jawab terhadap hubungan internasional dan Sultan HB IX bertugas mengurus permasalahan ekonomi.[11] Dalam kabinet Ampera terdapat tim ekonomi yang dipimpin oleh Widjoyo Nitisastro. Tim ekonomi ini diantaranya beranggotakan Ali Wardhana, Emil Salim, Mohamad Sadli, Subroto serta diperkuat Sumitro Djojohadikusumo dan Mayjend Sudjono Humardani.[12]
Lebih lanjut, upaya perbaikan ekonomi terfokus pada rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. [13] Beberapa langkah diambil seperti pemulihan peran dan fungsi Bank Sentral, penguatan kebijakan perkreditan, kebijakan anggaran berimbang, kebijakan utang luar negeri, kebijakan penanaman modal asing dll.[14] Hasil dari langkah-langkah perbaikan ekonomi terlihat dari membaiknya kondisi ekonomi Indonesia tahun 1967-1969.[15] Pembangunan infrastruktur bisa dibiayai dari kredit juga utang luar negeri dari berbagai pihak seperti IMF, IGGI
Referensi dan bahan bacaan yang bisa digunakan
[1] Inflasi tercatat mencapai titik tertinggi pada tahun 1966 sebesar 650%. Tahun 1965 inflasi tercatat sebesar 280% dan tahun 1964 sebesar 90%. Howard Dick, 2002, The Emergence of National Economy: An Economyc History of Indonesia 1800-2000. hlm. 192.[2] Pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengumandangkan dwikora melawan Malaysia yang dianggap negara boneka bentukan imperialis Inggris. Harold Crouch, 2007. The Army and Politics in Indonesia, Jakarta: Penerbit Equinox. hlm. 70.[3] Deklarasi Ekonomi diumumkan pada 29 Maret 1963. Dekon merupakan inisiatif dari pemerintahan orde lama untuk memberi perhatian yang lebih luas dalam upaya stabilisasi ekonomi. Deklarasi Ekonomi disusul dengan kebijakan paket reformasi ekonomi 26 Mei 1963 yang berisi berbagai kebijakan diantaranya devaluasi rupiah secara drastis, menghapuskan kontrol harga, mengadakan liberalisasi perdagangan luar negeri, merangsang produksi dalam negeri dan meningkatkan persaingan domestik perusahaan pemerintah. Paket reformasi ekonomi ini merupakan bantuan dari IMF dan pemerintahan Amerika Serikat. John Maxwell, op.cit., hlm. 80.[4] John Maxwell, loc.cit.[5] Paket kebijakan ekonomi yang merupakan bantuan dari IMF dan pemerintah Amerika Serikat, ditarik ketika pemerintahan Presiden Soekarno mengumumkan konfrontasi dengan Malaysia. Akibat ditariknya paket ekonomi ini, harga barang dan tingkat inflasi kembali naik yang menyebabkan kondisi ekonomi kembali terpuruk. ibid., hlm. 82.[6] John Maxwell, op.cit., hlm. 162[7] John Maxwell, loc.cit.[8] Kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok ditengarai merupakan siasat dari menteri-menteri kabinet dari PKI untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari upaya pengganyangan PKI. John Maxwell, loc.cit.[9] Harold Crouch, 2007. The Army and Politics in Indonesia, Jakarta: Penerbit Equinox. hlm. 192.[10] Howard Dick, op.cit., hlm. 195-196.[11] Zaim Saidi, Soeharto Menjaring Matahari: Tarik Ulur Ekonomi Orde Baru Pasca 1980. Yogyakarta: Ribac & Mizan, hlm. 66-67.[12] Tim ekonomi ini merupakan gabungan dari ekonom dari UI dan figur-figur militer. Gabungan dari dua figur tersebut diharapkan mampu membawa perekonomian ke arah perbaikan yang lebih cepat. Howard Dick, op.cit., hlm. 196.[13] Sesuai dengan TAP MPRS No XIII Tahun 1966 tentang pembaharuan kebijakan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan berupa program stabilisasi dan rehabilitasi.[14] Kebijakan-kebijakan yang diambil memiliki tujuan untuk membangun kembali pondasi ekonomi yang sebelumnya hancur akibat krisis ekonomi pasca peristiwa G30S 1965. ibid., hlm. 203[15] Membaiknya kondisi perekonomian dilihat dari berbagai indikator, diantaranya tingkat inflasi, jumlah uang yang beredar di masyarakat, juga proses pembangunan infrastruktur dan banyak lainnya. Membaiknya kondisi ekonomi merupakan hasil dari stabilnya kondisi politik masa orde baru. ibid., hlm. 203-206.