Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan tidak serta merta berakhir. Salah satu isu terpanjang dan paling menantang dalam sejarah diplomasi dan militer Indonesia adalah sengketa mengenai status Irian Barat (sekarang Papua dan Papua Barat). Wilayah yang terletak di ujung timur kepulauan Indonesia ini tetap berada di bawah kekuasaan administrasi Belanda selama 18 tahun setelah negara ini merdeka.
Upaya untuk menyelesaikan sengketa ini telah ditempuh melalui berbagai jalur, mulai dari perundingan bilateral hingga melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, karena Belanda tidak menunjukkan itikad baik untuk menyepakati hasil jalur diplomasi, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno akhirnya mengambil tindakan tegas berupa konfrontasi di segala bidang, baik politik, ekonomi, dan militer. Keputusan krusial ini memuncak dengan dikumandangkannya Tri Komando Rakyat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Trikora pada tahun 1961. Peristiwa Trikora menandai dimulainya ekspedisi gabungan militer terbesar dalam sejarah Republik Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari cengkeraman penjajahan Belanda.
Latar Belakang Konflik Irian Barat: Dari Konferensi Meja Bundar ke Trikora
Akar masalah Irian Barat bermula dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. KMB merupakan perundingan yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Apa sajakah hasil-hasil dari Konferensi Meja Bundar yang menjadi awal dari konflik, akan dijelaskan sebagai berikut.
Poin Krusial KMB sebagai Latar Belakang Trikora
Meskipun KMB menghasilkan penyerahan kedaulatan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), terdapat satu poin yang gagal mencapai kata sepakat, yaitu status Irian Barat. Delegasi Indonesia, yang diwakili oleh wakil-wakil Republik dan Federal, memiliki pendirian yang sama mengenai tidak terpisahkannya Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia. Sementara itu, delegasi Belanda menolak menyerahkan Irian Barat saat itu juga. Untuk mencegah kegagalan total KMB, kedua pihak menyepakati sebuah kompromi: isu Irian Barat akan diselesaikan melalui perundingan antara Kerajaan Belanda dan RIS dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949.
Perubahan terjadi ketika tanggal 17 Agustus dilakukan pembubaran RIS (Republik Indonesia Serikat), dan Indonesia kembali ke bentuk NKRI. Niat Belanda membentuk RIS yang merupakan upaya melemahkan Indonesia, sehingga bisa masuk ke dalam bentuk persemakmuran Belanda, nyatanya gagal. Meski begitu, Uni Indonesia-Belanda yang dibentuk sebelumnya masih berjalan sebagai sarana komunikasi kedua negara.
Kegagalan Diplomasi Sebagai Pemicu Trikora
Waktu satu tahun yang dijanjikan berlalu, namun Belanda tidak menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan isu Irian Barat. Berbagai upaya diplomasi kembali dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui beberapa kabinet, dimulai dari Kabinet Natsir (1950), tetapi semuanya menemui jalan buntu. Kegagalan ini diperburuk ketika pada tahun 1952, Belanda secara sepihak memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kerajaannya.
Indonesia kemudian membawa masalah Irian Barat ke forum internasional, khususnya Sidang Majelis Umum PBB, namun usulan tersebut juga gagal mendapatkan dukungan yang memadai. Kegagalan di PBB sebagian besar disebabkan oleh komposisi anggota PBB yang saat itu masih didominasi oleh negara-negara Barat yang cenderung mendukung Belanda. Merasa didesak dan terancam oleh ambisi kolonialisme Belanda yang dianggap melanggar norma hukum internasional , Menteri Luar Negeri RI pada Sidang Umum PBB 1957 menyatakan Indonesia akan menempuh “jalan lain” untuk menyelesaikan sengketa Irian. Jalan ini merupakan sinyal awal dari dimulainya konfrontasi militer dan ekonomi yang berpuncak pada Operasi Trikora.
Tri Komando Rakyat (Trikora) Dikumandangkan
Setelah jalur diplomasi terbukti tidak efektif dan tidak adanya itikad baik dari Belanda, Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Upaya diplomasi yang dilakukan sudah sejak pemerintahan Perdana Menteri Natsir tahun 1950an. Penerus Natsir, seperti Wilopo, Sukiman hingga Juanda juga terus mengupayakan diplomasi. Tetapi upaya-upaya yang diambil masih belum menunjukkan hasil.
Trikora merupakan titik balik strategi perjuangan Indonesia, dari yang sebelumnya berfokus pada diplomasi menjadi konfrontasi total di segala bidang, dengan tujuan akhir pembebasan Irian Barat secara militer. Upaya upaya militer, hingga pemutusan hubungan diplomatik diambil. Boikot terhadap perusahaan-perusahaan Belanda atau kepentingan ekonomi Belanda dilakukan. Maskapai Penerbangan Belanda bahkan dilarang terbang melintasi wilayah Indonesia.
Isi Tri Komando Rakyat (Trikora)
Inti dari Pidato yang dikumandangkan Soekarno menghadapi konflik dengan Belanda memperebutkan Irian Barat, atau dikenal dengan Trikora adalah:
- Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
- Kibarkan Sang Saka Merah Putih di Irian Barat, dan.
- Bersiaplah untuk mobilisasi umum.
Pengumuman Trikora menjadi seruan resmi bagi seluruh rakyat dan kekuatan militer Indonesia untuk bersiap menghadapi perang guna mengembalikan Irian Barat ke pangkuan NKRI. Unsur tentara baik Angkatan Darat, Udara dan Laut menjadi pioner. Unsur dari rakyat pun banyak yang mendaftar menjadi sukarelawan yang bersedia turun dalam komando Trikora.
Operasi Trikora: Pengerahan Kekuatan Militer
Untuk merealisasikan Trikora di bidang militer, pemerintah Indonesia segera mempersiapkan kekuatan bersenjata yang masif, yang dikenal sebagai Operasi Trikora. Operasi ini berupaya mempertahankan keutuhan wilayah NKRI termasuk di dalamnya adalah wilayah Irian Barat yang masih dikuasai Belanda. Untuk melaksanakan Trikora, Soekarno membentuk Komando Mandala, memperkuat Alutsista, hingga pengoperasian kekuatan Kapal Selam, hingga kekuatan Angkatan Laut.
Pembentukan Komando Mandala Perjuangan Trikora
Pelaksanaan Trikora diwujudkan dengan pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 2 Januari 1962. Komando Mandala dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No. 1 tahun 1962 dan bersifat gabungan (unified command). Komando ini menyatukan unsur kekuatan dari tiga matra (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) dan meliputi wilayah Indonesia bagian timur. Tugas pokok Komando Mandala adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan operasi militer untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
Komando Mandala dikepalai oleh Mayor Jendral Soeharto. Komando Mandala bermarkas di Makasar, Sulawesi Selatan. Pemilihan markas di Makasar tentu karena Makasar salah satu kota penting di wilyah Timur Indonesia. Makasar menjadi kota yang strategis untuk dijadikan markas komando karena faktor letaknya yang dekat dengan Irian Barat.
Penguatan Alutsista dari Uni Soviet perkuat Trikora
Untuk memperkuat kemampuan militer yang akan digunakan dalam Operasi Trikora, Indonesia menjalin kerja sama erat dengan pemerintah Uni Soviet. Hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak Desember 1950 diperkuat dengan perjanjian kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan militer pada tahun 1960. Pada 4 Maret 1961, ditandatangani perjanjian pembelian senjata terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Terlaksananya perjanjian jual beli Alutsista tidak terlepas dari peran Jendral A.H Nasution yang memimpin delegasi ke Moscow.
Pembelian alutsista secara besar-besaran ini membuat Indonesia memiliki kekuatan militer yang luar biasa besar di kawasan Asia Tenggara dan bahkan diklaim terkuat di belahan bumi bagian selatan saat itu. Beberapa Alutsista yang berhasil dibeli dan dibawa pulang ke tanah air, diantaranya adalah:
- 12 Kapal Selam berbagai kelas
- Tank dan sistem persenjataan
- Kapal Roket Cepat/Kapal Penjelajah 16640 Ton
- Pesawat Tempur jenis Jet MIG21
- Helikopter
- Peralatan Amfibi
Peran KRI Pasopati dan Korps Hiu Kencana dalam Trikora
Salah satu hasil penting dari kerjasama militer dengan Uni Soviet adalah pengadaan 12 kapal selam kelas Whiskey-Class untuk Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Kedua belas kapal selam tersebut digabungkan ke dalam satuan Korps Hiu Kencana, yang secara resmi berdiri pada 1 Juli 1961. Pembentukan Korps Hiu Kencana menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di wilayah Benua Asia yang memiliki armada kapal selam.
Kapal selam ini, termasuk yang paling fenomenal adalah KRI Pasopati 410, memiliki tugas pokok dalam Operasi Trikora yang sangat penting:
- Aksi Anti Shipping Musuh: Menyerang atau menenggelamkan kapal-kapal musuh.
- Aksi Pendaratan Diam-diam (Silent Landing): Mendaratkan pasukan secara rahasia di wilayah Irian Barat.
- Tugas Pengintaian (Recce): Melakukan pengintaian terhadap pergerakan militer Belanda.
- Aksi Penenggelaman Kapal Perang Musuh: Dalam rangka mencapai keunggulan di laut.
Sementara itu, kekuatan Belanda juga tidak bisa disepelakan. Belanda mengirim kapal Induk Hr. Ms Karel Doorman ke Irian Barat. Angkatan laut Kerajaan Belanda menjadi tulang punggung pertahanan Belanda di Irian Barat. Selain Angkatan Laut pertahanan Belanda juga terdiri dari: Korps Marinier, Dinas Dirgantara Angkatan Laut Kerajaan Belanda/Marine Luchtvaartdienst. Kekuatan Belanda juga diperkuat Angkatan Darat Belanda/Koninklijke Landmacht, termasuk resimen infantri Oranje Gelderland yang terdiri dari 3 batalyon yang ditempatkan di Sorong, Fakfak, Merauke, Kaimana dan Teminabuan.
Fase Operasi Militer Trikora
Rencana operasi militer yang disusun oleh Komando Mandala terdiri dari tiga fase utama yang dirancang untuk mengamankan wilayah secara bertahap:
- Fase Infiltrasi: Melakukan penyusupan pasukan-pasukan sukarelawan ke wilayah Irian Barat. Salah satu nama sandi yang digunakan untuk operasi infiltrasi militer ini adalah Operasi B-3. Tujuan infiltrasi adalah untuk memperoleh pangkalan yang menguntungkan bagi serangan selanjutnya.
- Fase Eksploitasi: Tahap penyerangan secara terbuka dan besar-besaran setelah pangkalan berhasil diamankan.
- Fase Konsolidasi: Tahap pengamanan wilayah yang telah direbut dan penegakan pemerintahan daerah.
Keberhasilan berbagai operasi yang dilaksanakan, termasuk peran aktif Korps Hiu Kencana, secara signifikan meningkatkan tekanan militer dan politik terhadap Belanda. Operasi militer yang dilancarkan tidak selalu berhasil, terdapat pula kegagalan. Operasi penyusupan ke wilayah Irian Barat dari arah laut. Kegagalan ini terutama karena tidak adanya perlindungan dari TNI AU mengingat luasan wilayah tempur yang sangat sulit dicover oleh pesawat TNI AU.
Salah satu operasi tempur yang dilaksanakan pada operasi Trikora adalah operasi penerjunan penerbang. Mayjen Soeharto melakukan operasi infiltrasi dengan menerjunkan pasukan di wilayah Irian Barat. Pasukan dibawa menggunakan pesawat Hercules, diterbangkan dari Bandar Udara Pattimura, untuk kemudian diterjunkan di daerah perkebunan teh.
Operasi militer lain yang cukup besar adalah pertempuran di laut Aru atau Arafuru. Pertempuran ini pecah ketika tiga kapal milik Indonesia yaitu KRI Macan Kumbang, KRI Macan Tutul, KRI Harimau berpatroli dan menjumpai kapal perang Belanda. Pertempuran terjadi, ketiga kapal ini terlibat baku tembak, dan mendapat bombardir serangan dari pesawat Neptune milik Angkatan Udara Belanda.
Fase operasi militer Indonesia mencapai puncak ketika Komando Mandala mempersiapkan satu serangan besar yang disebut Operasi Jayawijaya. Operasi ini mengerahkan hampir seluruh kapal perang dan pasukan dengan jumlah sekitar 16.000 pasukan. Menghadapi operasi ini, keadaan mulai beranjak berubah. Terutama dengan adanya campur tangan Amerika Serikat yang tidak mau kekuatan komunis mengambil alih Asia Tenggara.
Penyelesaian Konflik Trikora: Perjanjian New York dan Peran PBB
Konfrontasi militer melalui Operasi Trikora yang disertai dengan tekanan diplomatik Indonesia di forum PBB, akhirnya memaksa Belanda untuk kembali ke jalur perundingan.
Perjanjian New York yang Mengakhiri Trikora (1962)
Setelah negosiasi yang alot, Indonesia dan Belanda mencapai kesepakatan yang ditandatangani di Markas Besar PBB di New York pada 15 Agustus 1962. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian New York.
Inti dari Perjanjian New York adalah penyelesaian damai sengketa Irian Barat, dengan ketentuan:
- Pengalihan Administrasi: Belanda menyerahkan administrasi Irian Barat kepada sebuah otoritas sementara PBB, yaitu United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Secara simbolis, penyerahan kedaulatan penuh Irian Barat kepada Indonesia terjadi melalui pembentukan UNTEA pada tahun 1963.
- Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera): Dijadwalkan untuk dilaksanakan beberapa tahun setelah pengalihan kekuasaan, memberikan kesempatan bagi penduduk Irian Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.
Dengan ditandatanganinya Perjanjian New York, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada 25 Agustus 1962, dan Irian Barat secara bertahap kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya ini, Irian Barat dapat dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia. Tahap akhir dari proses integrasi Irian Barat adalah pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), yang diselenggarakan pada tahun 1969. Pepera merupakan bagian dari persetujuan yang termuat dalam Perjanjian New York.
